Thursday, February 14, 2008

Benarkah Bila Wartawan Dekat Pejabat?


Dear Ludi Hasibuan,

Terima kasih untuk email Anda. Saya kebetulan sering berpikir soal pertanyaan Anda, selama tiga atau empat tahun terakhir ini: "Benar atau salah seorang wartawan dekat dengan kekuasaan?" Saya juga seorang wartawan, seperti Anda, yang sering harus wawancara orang-orang berkuasa. Saya juga beberapa kali ditawari ini dan itu. Entah sekedar dimintai pendapat atau ditraktir makan. Atau ditawari jabatan. Entah masuk partai, jadi penasehat, menulis pidato dan sebagainya. Biasanya saya sopan menolak.

Saya lalu membaca buku-buku penting dalam jurnalisme. Bahkan dalam rangka mencari jawaban yang akurat, saya mengambil inisiatif menterjemahkan buku The Elements of Journalism karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel ke Bahasa Indonesia. Buku ini cukup populer. Judulnya, Sembilan Elemen Jurnalisme. Kini sudah cetakan ketiga.

Prinsipnya, menurut buku itu, wartawan harus independen dari nara sumber mereka. Independensi ini mutlak diperlukan agar si wartawan bisa meliput dengan tenang serta membuat penilaian dengan tanpa beban.

Independensi ini terutama penting dari aktor-aktor berkuasa, termasuk politisi, jenderal, birokrat dan pengusaha. Namun wartawan juga harus independen dari orang-orang biasa, yang kekuasaannya relatif kecil, a.l. pedagang kaki lima, tukang becak, penduduk desa, warga kota dan sebagainya. Namun biasanya ini bukan masalah.

Bill Moyers, host acara televisi "Bill Moyers on PBS" mengatakan, "I had to learn all over again that what's important for the journalist is not how close you are to power but how close you are to reality."

Lebih penting untuk wartawan buat dekat dengan realitas daripada dekat dengan kekuasaan.

Ketika menemani Bill Kovach berjalan ke Medan, Surabaya, Jogjakarta, Bali dan Jakarta pada Desember 2003, saya sempat tanya kepadanya, "Apa elemen terpenting dari sembilan elemen jurnalisme untuk wartawan Indonesia?"

Kovach tak ragu menjawab, "Independensi." Kovach melihat bahaya paling besar untuk kebebasan pers, yang baru muncul di Indonesia sesudah Presiden Soeharto mundur Mei 1998, adalah kedekatan wartawan dengan penguasa.

Kesimpulan saya tidaklah perlu buat wartawan untuk "dekat" dengan kekuasaan. Saya percaya makin bermutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, makin bermutu pula masyarakat itu. Kalau kita mau mutu masyarakat kita meningkat, kita harus belajar "dekat" dengan realita masyarakat. Terima kasih.

3 comments:

Pandi said...

wahh yang pasti sii bakalan pada milih deket om... biar bisa memanfaatkan subjektifitas masing masing individu entah itu si wartawannya atau si penguasanya... nah mau nanya lagi om ... ada nggak istilah wartawan yang "berkuasa"

andreasharsono said...

Dear Pandi,

Kekuatan seorang wartawan, sering dibilang, ada pada penanya. Jadi, seorang wartawan bisa punya pengaruh lewat karya-karyanya. Ini sekedar pembeda dengan wartawan yang sekaligus jadi lobbyist. Mereka punya pengaruh berkat hubungan dengan orang-orang berkuasa. Saya tak mengkategorikan pekerjaan kedua ini sebagai karya kewartawanan.

Persoalannya, reputasi kewartawanan dibangun lewat akumulasi dari naskah-naskah si wartawan yang terbukti benar. Makin panjang reputasi dia, makin besar pula pengaruhnya dalam membentuk opini publik. Namun pengaruh ini harus berhenti hanya pada opini publik. Wartawan seyogyanya tak ikut jadi pemain. Ia hanya jadi saksi mata.

Roli Maulidiansyah said...

Mas Andreas yang baik, saya sepakat dengan Anda. Namun, ada beberapa kemungkinan wartawan lebih dekat dengan pejabat salah satunya adalah uang dan kekuasaan. Siapa sih yang tidak mau uang dan kekuasaan? Suatu hari teman saya--ia seorang wartawan salah satu media lokal di Malang--memberitakan peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh kurang lebih 200 mahasiswa di kampus. Di dalam berita itu teman saya banyak menampilkan apa yang dikatakan oleh Birokrasi kampus. Usut punya usut ternyata Birokrasi kampus memberikan sejumlah uang. Sehingga berita yang seharusnya menampilkan kebenaran yang sesungguhnya, kabur oleh beberapa lembar uang.